Home / Berita / Pelaksanaan Pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPNPN melalui Sistem Aplikasi Satuan Kerja (SAS)

Pelaksanaan Pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPNPN melalui Sistem Aplikasi Satuan Kerja (SAS)

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran

Dalam Wilayah Kerja KPPN Luwuk

  1. Dasar Hukum:
    1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
    2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

 

  1. Sehubungan dengan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-5790/PB/2016 tanggal 22 Juli 2016 hal Penegasan Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi PPNPN Yang Dibebankan Pada APBN dan Nomor S-6597/PB/2016 tanggal 18 Agustus 2016 hal Penjelasan Tambahan Atas Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-5790/PB/2016 tanggal 22 Juli 2016, dengan ini disampaikan bahwa terhitung mulai 1 Januari 2017 pembayaran penghasilan bagi PPNPN dilaksanakan sebagai berikut:
    1. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, batas paling tinggi gaji/upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran jaminan kesehatan bagi PPNPN adalah sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sedangkan batas paling rendah gaji/upah per bulan tidak diatur. Berkenaan dengan hal tersebut, ketentuan batas paling rendah gaji/upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran jaminan kesehatan bagi PPNPN sebesar Rp. 1.700.000,00 tidak diberlakukan lagi.
    2. PPNPN yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan, penghasilannya tetap dipotong iuran jaminan kesehatan melalui Aplikasi SAS
    3. PPNPN yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dapat menjadi peserta BPJS Kesehatan, dan pemotongan iurannya dilakukan sesuai hasil koordinasi Satuan Kerja yang bersangkutan dengan BPJS Kesehatan Cabang Luwuk.
    4. Untuk Pelaksanaan pembayaran penghasilan PPNPN dengan menggunakan Aplikasi SAS, telah dilakukan perubahan (update) aplikasi, dengan penjelasan sebagai berikut :

1)    Pada Aplikasi SAS tidak ada lagi validasi batas terendah penghasilan per bulan PPNPN yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran jaminan kesehatan.

2)    Pemotongan iuran jaminan kesehatan masing-masing PPNPN tidak dilakukan secara otomatis oleh Aplikasi SAS, melainkan sesuai pilihan (opsi) yang diisi oleh Satuan Kerja yang bersangkutan.

 

  1. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, satker diharapkan untuk:
    1. Melakukan download dan update Aplikasi SAS untuk modul PPNPN yang tersedia pada web resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan
    2. Berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Luwuk terkait kepesertaan jaminan kesehatan PPNPN
    3. Melakukan pemotongan iuran jaminan kesehatan PPNPN yang merupakan peserta BPJS Kesehatan.

Demikian disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Download Surat Klik Disini

Download S-11015/PB/2016 Klik Disini

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top