Home / Berita / RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PENYALURAN DAK FISIK TRIWULAN II DAN DANA DESA TAHAP II PADA KPPN LUWUKRAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PENYALURAN DAK FISIK TRIWULAN II DAN DANA DESA TAHAP II PADA KPPN LUWUK

RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PENYALURAN DAK FISIK TRIWULAN II DAN DANA DESA TAHAP II PADA KPPN LUWUKRAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PENYALURAN DAK FISIK TRIWULAN II DAN DANA DESA TAHAP II PADA KPPN LUWUK

Luwuk, 11 Juli 2017 – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Luwuk mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Triwulan II dan Dana Desa Tahap II tahun 2017. Bertempat di aula serbaguna KPPN Luwuk, Pemerintah Daerah dari tiga kabupaten wilayah kerja KPPN Luwuk dikumpulkan. Tiga kabupaten yang diundang adalah Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut. Ketiga kabupaten yang hadir di rapat koordinasi ini masing-masing diwakili oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik Triwulan II dan Dana Desa Tahap II ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah, Mattaro Nurdin Arta. Beliau sekaligus bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan rapat koordinasi ini.

Dalam pembukaannya, Bapak Mattaro Nurdin Arta menyampaikan hak dan kewajiban dari sisi KPPN maupun dari sisi Pemerintah Daerah yang akan menerima DAK Fisik dan Dana Desa. Adapun hak dari sisi KPPN adalah menerima dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dari Pemerintah Daerah terkait dan memiliki kewajiban untuk menyalurkan DAK Fisik dan Dana Desa selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak dokumen persyaratan disampaikan oleh pemerintah daerah kepada KPPN secara lengkap dan tepat waktu. Sedangkan dari sisi Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menerima DAK Fisik dan Dana Desa yang dimintakan penyalurannya melalui KPPN, sedangkan kewajibannya adalah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa secara lengkap dan tepat waktu kepada KPPN.

Bapak Mattaro Nurdin Arta juga menyampaikan bahwa apabila terjadi keterlambatan dalam penyampaian dokumen persyaratan, maka pemerintah daerah tersebut harus menanggung sendiri belanja yang seharusnya dapat dibebankan melalui DAK Fisik.

IMG_7032

Kepala KPPN Luwuk, Nurfatoni dalam rapat koordinasi ini menyampaikan laporan terkait pelaksanaan penyaluran DAK Fisik Triwulan II dan Dana Desa Tahap II. Dalam laporannya, beliau menyampaikan bahwa dari ketiga kabupaten yang menjadi lingkup kerja KPPN Luwuk, Kabupaten Banggai adalah yang paling siap baik dari segi penyampaian dokumen persyaratan. Pada dua kabupaten lainnya,  yakni pada Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut masih terdapat beberapa ketidaksiapan dalam penyampaian dokumen persyaratannya. Beliau mengharapkan umpan balik dari laporan mengenai pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa ini dari ketiga kabupaten tersebut. Kabupaten Banggai diminta untuk menyampaikan tips dalam mempersiapkan dokumen yang dipersyaratkan agar dapat menjadi gambaran bagi kabupaten lainnya. Sedangkan untuk kedua kabupaten yang masih terdapat ketidaksiapan, maka diminta untuk menyampaikan alasan yang menjadi hambatan penyampaian dokumen persyaratan.

IMG_7046

Berdasarkan hasil rapat koordinasi dan evaluasi penyaluran DAK Fisik Triwulan II dan Dana Desa Tahap II tahun 2017 pada KPPN Luwuk maka dapat ditarik kesimpulan yang antara lain banyaknya proses pelelangan kegiatan DAK Fisik pada Pemerintah Daerah yang terlambat dilaksanakan sehingga menghambat proses penyerapan/penyaluran DAK Fisik yang telah disalurkan oleh KPPN Luwuk, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menggunakan e-catalogue membutuhkan waktu yang lama untuk proses pembayarannya, adanya pelaksanaan kegiatan DAK Fisik yang sudah memenuhi syarat, namun pihak ketiga masih belum mengajukan permintaan penyaluran dana, tapi menunggu penyaluran sampai penyelesaian pekerjaannya mencapai 100%, Masih terdapat pelaksanaan penyaluran DAK Fisik yang menunggu Jaminan Pelaksanaan dari pihak ketiga, perencanaan tidak sesuai Juknis sehingga membutuhkan revisi untuk pelaksanaannya, adanya Revisi DPA yang harus disetujui terlebih dahulu sebelum dilakukan pelaksanaan penyaluran DAK Fisik, terdapat realisasi yang melampaui pagu penyaluran DAK Fisik triwulan I dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), adanya BPKAD belum melakukan menginput data penyaluran DAK Fisik pada aplikasi Online Monitoring SPAN (OMSPAN), dan adanya indikasi beberapa bidang DAK Fisik yang tidak akan mencapai target penyaluran sampai 75%.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top